Pendidikan Murah hanya Mimpi

SALAH seorang Guru Besar Unud Made Merta berpendapat, sejatinya tidak ada pendidikan yang murah apalagi gratis, sebagaimana yang diharapkan para orang-tua siswa.  Kalaupun ada janji pendidikan murah dan gratis, itu tidak lebih hanya merupakan janji politik para politisi, tetapi susah diwujudkan.

Apa yang disampaikan profesor ke-lahiran Banjar Poh Gending Penebel ini patut kiranya dicermati, pasalnya itulah ke-nyataan di dunia pendidikan  saat ini. Meski pemerintah berupaya untuk mewujudkan pendidikan murah dengan menelorkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun jargon wajib belajar anak usia 7 sampai 15 tahun tanpa memungut biaya berhenti pada kalimat semata.

Seperti data yang diperoleh Jaya Pos di tahun ajaran 2013/2014 ini, untuk masuk SMP saja orang tua harus menyiapkan uang ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Dana itu wajib dibayarkan untuk mengganti pakaian seragam, sepatu, kaos olah raga sampai  tag nama,topi, dan lainnya. Di tingkat SMA lebih mahal lagi. Di sekolah yang divaforitkan seperti SMA Negeri 1 Tabanan, SMA Negeri 2 Tabanan, SMA Negeri 1 Kediri,  orang tua siswa harus menyiapkan dana minimal 1,5 juta lebih. Itu belum termasuk biaya MOS yang sering mewajibkan siswa membeli barang-barang aneh seperti snack, tali rafia, kertas surat dan sebagainya yang nilainya bisa mencapai ratusan ribu.

Tidak berhenti disana, biaya akan muncul lagi dalam beberapa waktu setelah proses belajar mengajar berjalan. Seperti biasanya, pihak sekolah menggandeng Komite dengan alasan meningkatkan mutu pendidikan akan mengeluarkan keputusan pungutan sumbangan sukarela yang jumlahnya bisa melebihi angka awal sekolah. Namanya memang sumbangan sukarela namun sesungguhnya sama sebangun dengan sumbangan wajib, karena kalau siswa sampai tidak membayar, namanya akan muncul sebagai siswa yang tidak mendapatkan rapor saat semesteran.

Dalam hal ini hanya kata “wajar” saja yang bisa terucap melihat kegalauan para orangtua dalam memenuhi biaya pendidik-an anaknya. Mereka  yang sudah menjadikan pendidikan murah itu sebuah paradigma semakin dibuat terjepit dalam kebingungan. Terlebih di tengah kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu, dimana kebijakan Presiden SBY yang buta tuli me-naikan harga BBM semakin melengkapi kepanikan kalau pendidikan murah itu hanya sebuah mimpi yang panjang.

"Kalau ditanya alasan mengapa pen-didikan tetap mahal walaupun sudah ada alokasi anggaran untuk pendidikan yang signifikan, jawabannya karena memang tidak ada pendidikan yang murah dan gratis," kata Prof. Merta.

Menurutnya, alokasi anggaran dari APBN untuk sektor pendidikan yang mencapai 20 persen adalah uang rakyat untuk membiayai pendidikan, guna me-ngurangi beban masyarakat, bukan meng-gratiskan tetapi bergotong-royong. Peme-rintah mendapat porsi yang lebih besar, sementara masyarakat mendapat porsi lebih sedikit. "Namun kalau masih tetap mahal itu-lah gambaran negara kita," kata pemerhati masalah sosial itu.

Pada saat kesulitan menghinggapi para orang tua, para wakil rakyat yang seharus-nya berada di depan menyelamatkan para generasi muda agar mendapat pendidikan yang layak, hanya berdiam diri. Berharap pada mereka seperti berada pada ruang hampa. Nampaknya para legislator itu lebih suka mengurusi perijinan proyek-proyek besar semata dari-pada bersusah-susah menjadi bagian dalam mencari solusi dunia pendidikan dengan duduk bareng bersama eksekutif. (***)

Putu Adnya Semapta

Komentar