Perbekel Diharapkan Tidak Khawatir dengan Saber Pungli

KERAMBITAN- Perbekel selaku aparat pemerintah di desa diharapkan tidak takut untuk mengikutsertakan warganya untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Prona. PTSL merupakan program pemerintah untuk rakyat yang berdasar pada SKB 3 menteri yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hal itu disampaikan Kepala Seksi Infrastruktur Kantor Pertanahan Tabanan, Agus Apriawan, saat digelarnya sosialisasi Rumah Serasi di Banjar Jangkahan, Desa Batuaji, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, Rabu (12/7/2017).

Agus Apriawan mengapresiasi antusiasme warga Tabanan menyukseskan program 35 ribu sertifikat di Tabanan. Adanya keterlambatan di pihak desa disebabkan pemahaman yang belum sama tentang pungutan. Diharapkan pejabat di desa tidak khawatir lagi karena sudah dilindungi keputusan tiga menteri dalam melakukan pungutan. Apalagi pihak kepolisian juga menyatakan pungutan sebesar Rp 150 ribu itu legal.

Hal senada disampaikan Kasubag Humas Polres Tabanan, Kompol I Putu Oka Suyasa kalau pungutan sebesar Rp 150 ribu kepada pencari Prona dibenarkan secara hukum. “Tak ada pelanggaran karena ada Surat Keputusan Bersama oleh tiga menteri,” terangnya. Ditegaskan, besaran pungutan urus sertifikat di Jawa dan Bali ditentukan Rp 150 ribu. Dalam kesempatan itu perwira Polri ini mengajak masyarakat yang menghadiri sosialisasi melapor ke polisi jika masih ada yang menghambat pengurusan Prona.

Ditemui usai kegiatan, Putu Adnya Semapta selaku Pimpinan Rumah Serasi menjelaskan kalau acara sosialisasi program PTSL digelar karena desakan warga pencari sertifikat melalui Prona merasa tidak terlayani secara jelas. Pasalnya, ada desa yang menunda proses Prona tanpa waktu yang pasti hanya karena alasan takut jadi tersangka pungli. “Mari melayani yang menjadi haknya warga karena semua telah ada aturan main yang jelas. Tadi sudah dijelaskan, kalau semua aturan dijalankan, mengapa harus takut. ” Ujarnya.

Sementara salah seorang koordinator pengurus sertifikat di Desa Batuaji, I Gede Suka Merta, mengaku lega dengan adanya sosialisasi Prona itu. Pasalnya, sejak sekitar 5 bulan lebih belum ada tindaklanjut penyelesaian Prona di desanya. Ia juga mendengar isu jika bayar Rp 150 ribu, sertifikat yang keluar tidak sah atau ilegal. Sementara peserta sosialisasi yang mencapai 100 orang lebih mengaku antusias mengikuti salah satu program andalan Presiden Jokowi itu. (*/P/B)

Komentar